SUBANG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluruskan persepsi publik terkait Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang sempat menimbulkan beragam tafsir di masyarakat. Ia menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan kebijakan pungutan, melainkan inisiatif partisipatif berbasis gotong royong yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal silih asah, silih asih, silih asuh.
KDM, sapaan akrab Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menepis anggapan bahwa pemerintah provinsi mewajibkan masyarakat menyetor uang sebesar Rp1.000 per hari. Ia memastikan tidak ada kebijakan gubernur yang mengatur pengumpulan dana dari pelajar, pekerja, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Tidak ada kebijakan seperti itu. Yang ada hanyalah ajakan dari gubernur kepada seluruh jajaran pemerintah, mulai dari RT, RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, hingga wali kota untuk bersama-sama membangun solidaritas sosial,” ujar KDM melalui akun media sosialnya, @dedimulyadi71.
Ia menjelaskan, masih banyak warga Jawa Barat yang mengalami kesulitan biaya transportasi atau akomodasi saat berobat, meski layanan kesehatan kini dapat diakses secara gratis.
“Ada yang tidak punya ongkos ke rumah sakit, tidak punya biaya untuk menunggu keluarga yang dirawat, bahkan kesulitan bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta,” tuturnya.
Menurut KDM, persoalan sosial seperti itu seharusnya bisa diselesaikan di lingkungan terdekat. Karena itu, ia mengusulkan agar di setiap RT dibentuk pengelola dana gotong royong yang dipercaya warga untuk menampung sumbangan sukarela sebesar Rp1.000 per hari, mirip dengan tradisi beas jimpitan.
“Nanti kalau ada orang sakit, kemudian tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya, maka orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya dan setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang di RW ada grup WA sangat mudah,” jelasnya.
KDM juga mengingatkan agar para bupati dan wali kota di Jawa Barat mengoordinasikan ASN di wilayah masing-masing untuk aktif turun membantu masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga : LAZ Assyifa Peduli Meriahkan Zawa Funwalk 2025, Tampilkan Produk Pemberdayaan dan Wakaf Produktif
“Jika nanti setiap hari di rumah dinasnya ada yang mengadu maka bisa melayani. Dan ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya maka bisa dibantu,” kata KDM.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak akan mengelola atau mengkolektifkan dana yang terkumpul dari gerakan Poe Ibu. Dana yang berada di tingkat provinsi, menurutnya, murni bersumber dari dana operasional gubernur yang digunakan untuk layanan masyarakat.
“Tidak ada uang rakyat yang dikolektifkan. Dana operasional gubernur digunakan untuk layanan rakyat. Dan untuk layanan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat juga akan dikelola oleh bendahara yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah,” ungkapnya.
Baca Juga : Bupati Subang Resmikan Jalan Tambakmekar – Kasomalang di Desa Kumpay, Target 2026 Semua Jalan Mulus
Ia juga menjelaskan keberadaan Balai Pananggeuhan, tempat pengelolaan dana yang dihimpun secara sukarela oleh para ASN untuk membantu sesama warga.
“Ada namanya Balai Pananggeuhan uang itu dikumpulkan dari para ASN untuk memberikan sumbangsih, menolong sesama masyarakat. Enggak ada kaitan dengan APBD, engga ada kaitan dengan dana APBN,” tegasnya.
Menurut KDM, gerakan semacam ini sebenarnya sudah lama hidup dalam tradisi masyarakat Jawa Barat. Ia berharap semangat tersebut terus dijaga dan dikembangkan di seluruh daerah.
“Gerakan ini bukan kewajiban, hanya ajakan. Mari kita menolong sesama kita, barangkali hari ini kita memberikan sumbangsih kepada seseorang, bisa jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan dan akhirnya ada tempat pananggeuhan, ada tempat mengadu di mana kita bisa meminta pertolongan hanya itu saja,” pungkasnya.
Sumber : Tintahijau.com
