BANDUNG – Beredarnya isu kebocoran data warga Jawa Barat (Jabar) di situs ilegal atau dark web sempat menghebohkan publik. Namun, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia memastikan bahwa data milik warga yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jabar dalam kondisi aman dan tidak diperjualbelikan di dark web.
Erwan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar untuk menelusuri kabar tersebut.
“Sudah dipastikan tidak ada data yang dikelola oleh Pemprov yang seperti terjadi kemarin, dalam pemberitaan yang mencantumkan atau capture logo Pemprov dan Biro Pemotda. Hanya upaya oknum yang klaim miliki data warga Jabar untuk diperjualbelikan di situs ilegal atau dark web,” ujar Erwan, Senin (28/7/2025).
Baca Juga : Motor Dijual Lewat COD, Dua Warga Kuningan Justru Jadi Korban Penipuan di Pamanukan
Ia menjelaskan, tim keamanan informasi dari Pemprov Jabar masih aktif memantau dan melindungi sistem dari berbagai upaya peretasan. Logo Pemprov yang muncul dalam unggahan hacker di media sosial, menurutnya, hanyalah bentuk penyalahgunaan identitas lembaga.
“Jadi ini sudah dipastikan bukan situs resmi Pemprov yang dibobol, bahwa itu mereka mengatasnamakan saja. Mereka mengklaim saja, memakai logo Pemprov Jabar, padahal itu bukan,” katanya.
Pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat melalui Direktorat Cyber juga telah melakukan pengecekan. Hasilnya, tidak ditemukan adanya kebocoran data dari sistem milik pemerintah provinsi.
Baca Juga : Panen Jagung 9 Ton, Polsek Cibogo Subang Buktikan Komitmen Dukung Ketahanan Pangan Nasional
“Tidak ada kebobolan data di kami. Sudah kita cek ya. Kita juga inikan dengan Cyber Crime Polda dan sudah dicek, tidak ada kebocoran data dari kami,” ucapnya.
Erwan juga menilai bahwa tidak ada urgensi untuk mengevaluasi sistem karena dugaan kebocoran itu sama sekali tidak berasal dari sistem resmi Pemprov.
“Ya, tidak perlu dievaluasi, karena itu bukan data kami. Kami tidak ada kebocoran data. Saat ini sudah aman data kami, itu ada orang mengklaim. Ya, siapa saja juga kan bisa kalau mengklaim-klaim doang. Tapi kan tidak ada kenyataan seperti itu,” tambahnya.
Baca Juga : Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat: Subang Tekankan Pentingnya Kesehatan yang Inklusif
Sebelumnya, kehebohan bermula dari unggahan akun anonim bernama “DigitalGhostt” di platform media sosial X pada 10 Juli 2025. Dalam unggahan tersebut, ia mengklaim menguasai data pribadi 4,6 juta warga Jawa Barat.
DigitalGhostt mempertanyakan sistem pertahanan siber nasional dan menyindir lemahnya keamanan data instansi pemerintah.
“Hello Indonesian people (especially the people of West Java), could your personal data be in my possession? Where is the cyber defense? Is it asleep on a pile of money?”
“Halo masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Jawa Barat), mungkinkah data pribadi Anda ada di tangan saya? Di mana pertahanan sibernya? Apakah ia tertidur di atas tumpukan uang?”, tulisnya dalam bahasa Inggris.
Baca Juga : Ketua Fraksi PDIP Soroti Pelatihan Disnakertrans Subang : ” Jangan Sekedar Latiha, Tapi Tak Terserap! “
Dalam unggahannya, tampak logo resmi dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, beserta detail data pribadi seperti nama lengkap, NIK, alamat, email, dan pekerjaan—membuat publik makin resah.
Akun DigitalGhostt diketahui memiliki reputasi tinggi di forum-forum dark web yang kerap menjadi tempat jual beli data hasil peretasan. Bahkan, dalam cuitan akun lain, @H4ckmanac menyebut bahwa sosok ini diyakini sebagai hacker yang pernah membobol data 700 ribu individu milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Meski isu ini sempat menimbulkan kekhawatiran, Pemprov Jabar kini menegaskan bahwa data warganya tetap berada dalam perlindungan maksimal.
Sumber : Tribun Jabar
