SUBANG – Ratusan pengusaha dari berbagai sektor usaha di Kabupaten Subang memadati ruang pertemuan Hotel Nalendra, Kamis (22/5/2025), dalam acara sosialisasi kebijakan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax. Kegiatan ini digelar oleh DPK APINDO Subang bekerja sama dengan IKRA Consulting dan menghadirkan Ketua Umum APINDO, Asep Rochman Dimyati, sebagai pembicara utama.
Dalam paparannya, Asep menegaskan bahwa dunia usaha tengah menghadapi fase baru dalam sistem perpajakan global. Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah pemahaman mendalam mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024, yang menjadi acuan pelaksanaan kebijakan Pajak Minimum Global di Indonesia.
Baca Juga : Sepeda Motor Seorang Pedagang di Pamanukan Raib oleh Pencuri, Pelaku Terekam Jelas di CCTV
“Kebijakan ini merupakan bagian dari inisiatif Pilar 2 OECD/G20 untuk menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil serta menekan praktik penghindaran pajak lintas negara. Indonesia harus siap menyambutnya,” ujar Asep dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, PMK 136/2024 merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mendukung tata kelola perpajakan global yang lebih transparan. Namun, ia juga tidak menampik bahwa penerapan aturan ini akan menjadi tantangan besar, terutama bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara.
Baca Juga : Hadiri Muscab IBI ke-VII, Bupati Subang Tegaskan Komitmen Layanan Kesehatan Ramah Ibu dan Anak
Melalui forum ini, APINDO Subang dan IKRA Consulting berupaya membuka ruang dialog yang konstruktif antara pelaku usaha dan otoritas terkait. Tujuannya adalah agar dunia usaha tidak hanya mengetahui aturan tersebut, tetapi juga mampu memahami cara pelaporan, dampak terhadap investasi, serta bagaimana menyusun ulang strategi bisnis di masa depan.
“Kami ingin memastikan bahwa para pengusaha tidak hanya mengetahui peraturannya, tetapi juga memahami cara pelaporannya, dampaknya terhadap investasi, hingga bagaimana menyesuaikan strategi bisnis ke depan,” jelas Asep.
Lebih lanjut, Asep mendorong pemerintah untuk tetap memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan insentif yang sesuai guna menjaga iklim investasi yang sehat di Indonesia.
Baca Juga : Gerak Cepat, Dewan Pendidikan Subang Lakukan Investigasi Dugaan Pungli Dana BOS di Ciasem
“APINDO berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal implementasi kebijakan ini secara konstruktif, sekaligus melindungi kepentingan dunia usaha,” tutupnya.
Acara yang berlangsung penuh antusiasme ini juga diramaikan dengan sesi diskusi interaktif, di mana para pengusaha aktif menyampaikan pertanyaan dan pandangan mereka terhadap kebijakan perpajakan global yang sedang bergulir.
