Jakarta, Elshifaradio.com – Perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Monas, Jakarta, mencatat sejarah baru dengan kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia menjadi Presiden RI kedua setelah Soekarno yang hadir langsung dalam peringatan tahunan para pekerja tersebut.
Acara yang digelar pada Kamis (1/5/2025) ini dihadiri lebih dari 200 ribu buruh bersama keluarga serta masyarakat umum. Di hadapan lautan massa, Prabowo menyampaikan serangkaian janji yang menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan pekerja Indonesia.
Salah satu janji utama yang disampaikan adalah penghapusan sistem kerja outsourcing yang selama ini menjadi tuntutan besar kaum buruh.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari secepat-cepatnya. Kita ingin menghapus outsourcing,” ujar Prabowo disambut sorakan antusias para buruh.
Baca Juga : Sindikat Pemalsuan Data BPJS Terbongkar, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Sistem Aman dan Apresiasi Polisi
Meski menegaskan keberpihakannya kepada buruh, Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga kepentingan investor demi keberlangsungan ekonomi nasional.
Selain isu outsourcing, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ia meminta DPR RI untuk menuntaskan pembahasan RUU tersebut dalam waktu tiga bulan.
“Saudara sekalian, kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Minggu ini akan mulai dibahas,” tegasnya.
Komitmen pemerintah juga ditunjukkan melalui dorongan untuk membentuk undang-undang perlindungan bagi pekerja sektor maritim, termasuk kelautan, perikanan, dan perkapalan — sektor yang selama ini kurang mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
Baca Juga : Pekan Literasi Subang Gaet 150 Anak, Dukung Peningkatan Indeks Literasi Daerah
Lebih lanjut, Prabowo menjanjikan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan diisi oleh tokoh-tokoh serikat buruh dari seluruh Indonesia. Dewan ini akan bertugas memberi masukan kepada Presiden mengenai kebijakan ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas PHK (Satgas PHK) yang akan merespons cepat jika terjadi PHK sepihak oleh perusahaan.
“Tak perlu ragu-ragu, negara akan turun tangan,” kata Prabowo menegaskan.
Janji-janji yang disampaikan Presiden ini disambut positif oleh sejumlah pemimpin serikat buruh. Namun, mereka menegaskan akan tetap mengawal realisasi dari komitmen-komitmen tersebut agar tidak berhenti sebagai janji politik semata. (HM)
Sumber : tintahijau.com
