SUBANG – Kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa di Jawa Barat memicu perhatian serius pemerintah daerah. Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara demi evaluasi menyeluruh.
Menurut Dedi, usulan penghentian sementara tersebut merupakan hasil evaluasi bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rapat yang digelar di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (29/9/2025).
“Evaluasinya satu dihentikan (sementara), yang kedua ada langkah-langkah teknik dan administratif yang segera ditempuh,” ujar Dedi usai rapat evaluasi program MBG.
Baca Juga : BMKG Beberkan Penyebab Suhu Panas di Indonesia, Tembus 37 Derajat Celcius
Ia menambahkan, keputusan final tetap menunggu arahan pemerintah pusat melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Sambil menunggu, Pemprov Jabar akan membentuk tim khusus untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya program ini.
“Sambil menunggu Perpres, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi. Monitoring dan sebagai satgasnya MBG Provinsi Jawa Barat sebelum satgas yang dibentuk oleh pemerintah pusat nanti diterbitkan,” jelasnya.
Dedi menegaskan, tim evaluasi yang dibentuk akan meneliti seluruh aspek pelaksanaan MBG, mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, waktu pengolahan, distribusi, hingga tahap uji coba rasa.
Baca Juga : Presiden Prabowo Semprot BUMN : Perusahaan Rugi Malah Bagi-Bagi Bonus, Brengsek !
“Nanti yang mencicipi enggak boleh guru. Yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan,” jelas Dedi.
Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga akan membentuk tim pengaduan khusus di setiap kabupaten/kota. Tim ini akan bekerja sama dengan bupati maupun wali kota agar siswa maupun guru lebih mudah menyampaikan keluhan terkait kualitas maupun porsi makanan.
“Nanti tiap kabupaten itu ada lembaga aduan. Jadi nanti jadi ada tim yang dibentuk oleh bupatinya untuk menerima aduan makanan yang disiapkan di sekolah. Nanti guru atau siswa boleh mengadukan tentang satu kualitas makanan, dua kuantitas makanan atau porsinya,” pungkas Dedi.
Sumber : Lampusatu.com
