JAKARTA – Polemik terkait dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang disebut mengendap di perbankan berlanjut. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya merespons tantangan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, yang meminta penjelasan terbuka soal data dana daerah tersebut.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menantang Purbaya untuk membeberkan data secara transparan. Menjawab hal itu, Purbaya menegaskan bahwa data yang disampaikannya bersumber dari Bank Indonesia (BI), bukan dari Kementerian Keuangan.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tegas Purbaya ditemui di kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Menurut Purbaya, data tersebut merupakan hasil pantauan sistem BI terhadap perbankan nasional, yang mencatat seluruh simpanan dana pemerintah daerah di berbagai rekening. Ia menyebut, apabila KDM ingin memperoleh detailnya, cukup memeriksanya langsung ke BI sebagai bank sentral.
Purbaya menjelaskan, isu dana mengendap itu muncul karena rendahnya realisasi belanja daerah hingga kuartal III-2025. Berdasarkan catatannya, terdapat 15 pemerintah daerah dengan simpanan dana tertinggi di perbankan, dengan total dana mencapai Rp234 triliun.
Dalam data tersebut, Pemprov DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan Rp14,6 triliun, disusul Jawa Timur dan beberapa daerah lain. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat disebut berada di urutan kelima dengan Rp4,1 triliun dana mengendap.
“Tanya aja ke Bank Sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di Perbankan berapa. Angkanya mirip kok,” beber Purbaya.
Purbaya juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengungkap secara rinci jumlah dana yang dimiliki masing-masing daerah, termasuk Jawa Barat.
“Jadi, Pak Dedi tau semua bank? Kan dia hanya tau Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan,” ujarnya.
Dilansir dari detikJabar, Dedi Mulyadi memastikan tidak ada dana milik Pemprov Jawa Barat yang disimpan dalam bentuk deposito di perbankan, termasuk di Bank BJB. Ia mengaku telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap seluruh data keuangan daerah.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi, Selasa (21/10/2025).
KDM tidak menutup kemungkinan bahwa ada pemerintah daerah lain yang memang menempatkan dana dalam bentuk deposito. Namun, ia menilai hal itu harus disampaikan secara transparan agar publik tidak salah menafsirkan.
“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” katanya.
Sumber : Lampusatu.com
