SUBANG — Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula BP4D Kabupaten Subang, Selasa (20/05/2025), dengan melibatkan tim pendamping dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat.
Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan, guna menciptakan tata kelola yang baik, bersih, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh aparatur negara. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam forum yang bertujuan memperkuat tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan RB di lingkup Pemerintah Kabupaten Subang.
Baca Juga : Wakil Bupati Subang Pimpin Upacara Harkitnas ke-117: Jaga Semangat Kebangsaan di Era Globalisasi
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Subang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Iwan Kurniawan, S.STP., M.AP., dan Akhmad Deni Sumirat, S.STP., M.M., atas pendampingan dan kontribusi mereka dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Momentum ini sangat penting bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Kabupaten Subang,” ungkapnya.
Kang Asep, sapaan akrab Sekda Subang, berharap melalui kegiatan ini, Pemkab Subang dapat memperoleh masukan serta rekomendasi yang bersifat membangun dari tim provinsi, sehingga arah kebijakan reformasi birokrasi di daerah dapat semakin terarah dan berdampak nyata.
Baca Juga : Dianggap Langgar Hak Anak, KPAI Desak Kang Dedi Hentikan Program Kirim Siswa ke Barak Militer
“Semoga dengan adanya pendampingan dari biro organisasi Setda Provinsi Jawa Barat reformasi birokrasi di Kabupaten Subang akan lebih baik kedepannya,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum (Asda III), Kepala BP4D, Kepala BKPSDM, serta Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang. Keberadaan para pemangku kepentingan ini menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. (HM)
