SUBANG – Setelah aksi penggusuran bangunan liar di Subang, rasa kecewa memuncak di kalangan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Mikro Kecil Menengah (PPMKM) Kecamatan Jalacagak, Subang. Mereka menggelar unjuk rasa di Bundaran Tugu Nanas pada Selasa (11/06/2025). Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap janji relokasi yang belum direalisasikan oleh Gubuner Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita.
Aksi ini mencerminkan keresahan para pedagang yang sudah hampir sebulan kehilangan mata pencaharian setelah lapak-lapak mereka dibongkar. Husni, salah satu koordinator aksi, menyatakan bahwa mereka hanya menagih janji yang pernah diucapkan langsung oleh Gubernur.
“Kami tidak sedang meminta-minta. Tapi ini janji yang disampaikan sendiri oleh Kang Dedi Mulyadi. Janji itu mencakup uang ganti rugi dagangan, uang tunggu dua bulan, sembako seperti beras dan telur, serta pembangunan tempat baru untuk para pedagang,” ujar Husni.
Baca Juga : Tunjukan Kekuatan Pertahanan Indonesia, DEFEND ID Siap Pamer Inovasi Lokal di Indo Defence 2024
Selama dua minggu terakhir, para pedagang mencoba meminta kejelasan kepada pemerintah daerah hingga provinsi, namun belum mendapatkan kepastian.
“Sudah kami tanyakan, tapi jawabannya selalu digantung. Tidak ada kepastian kapan kami akan menerima bantuan yang dijanjikan. Kami ini hanya ingin kembali berdagang dengan tenang,” tegas Husni.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita atau Kang Rey menyampaikan pandangannya melalui akun Instagram resminya. Ia menyayangkan aksi tersebut dan mengimbau pedagang agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak luar.
“Untuk para pedagang di Jalancagak yang saya dengar hari ini melakukan unjuk rasa ke Kantor Pak Gubernur, saya sangat menyayangkan dan ingin mencoba memberikan pandangan dan berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan Pemerintah Daerah oleh oknum-oknum tertentu,” ujar Kang Rey.
Baca Juga : Dibantai Jepang 6-0, Timnas Indonesia Gagal Curi Poin di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Ia juga menyinggung adanya dugaan politisasi dalam aksi unjuk rasa tersebut.
“Kenapa saya bilang jangan mau di politisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang disitu, mungkin juga koordinatornya tidak tau permasalahan intinya disitu seperti apa. Kita sama-sama lihat dalam surat demo koordinatornya bukan dari pedagang disitu asli, ada dari oknum ormas dan LSM, kita bisa sama-sama menilai itu,” imbuhnya.
Kang Rey menegaskan bahwa bantuan tetap akan diberikan, namun pihaknya kini menunggu situasi mereda.
“Intinya Sabar, uang dagangan sudah kita ganti, sekarang tinggal uang duduk dua bulan. Jujur, uang duduk dua bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya, tapi begitu ada kejadian ini, ternyata ko pedagang mau di hasut dan di provokasi, maka saya dan pak gubernur akan menunggu akan seperti apa,” katanya.
Menurut Kang Rey, pemerintah tetap berkomitmen memberikan hak kepada masyarakat, selama mereka bersedia untuk bekerja sama.
“Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silahkan nanti uang ganti rugi, penempatan lagi berdagangnya, mintanya ke koordinator-koordinator yang mengajak para pedagang pergi ke gedung sate hari ini, karena kami akan mengurus dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pedagang-pedagang khususnya yang mau diurus,” ungkapnya.
Bahkan, Kang Rey menegaskan bahwa bantuan yang diberikan bukanlah kewajiban pemerintah, melainkan bentuk kepedulian.
“Seharusnya itu salah, tapi bayangkan, ga yang salahpun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya, dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya, menempatkan ketempat yang layak nantinya,” timpalnya.
“Jadi, kalau kita disebut tidak sayang kepada masyarakat, harus seperti apalagi kita? Saya hanya meminta masyarakat untuk sabar dan jangan mau terprovokasi,” pungkasnya.
