SUBANG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan 63 orang. Tragedi tersebut menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi terhadap kelayakan bangunan pesantren di seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Amirsyah Tambunan, menegaskan bahwa peristiwa memilukan ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kelayakan seluruh bangunan pendidikan, termasuk pesantren.
Baca Juga : LAZ Assyifa Peduli Meriahkan Zawa Funwalk 2025, Tampilkan Produk Pemberdayaan dan Wakaf Produktif
“Dengan peristiwa ini, sebenarnya pemerintah harus mengevaluasi semua bentuk gedung-gedung, tidak hanya pesantren, tetapi juga bangunan-bangunan yang mana yang layak, mana yang kurang, karena ini kan sudah ada standar operasional prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak tanpa kecuali, termasuk pesantren,” ujarnya di Kantor MUI Pusat, Jakarta, dilansir Antara, Selasa (7/10/2025).
Amirsyah menyampaikan rasa duka mendalam atas meninggalnya puluhan santri dalam peristiwa tersebut. Ia juga mendoakan agar seluruh korban wafat dalam keadaan husnul khatimah.
“Karena itu lagi suasana shalat ya, masya Allah. Terus terang, saya sangat terharu dalam peristiwa ini, sangat prihatin. Mudah-mudahan ini tidak terulang ya,” ucapnya penuh haru.
Menurut Amirsyah, insiden seperti ini seharusnya tidak terjadi di lembaga pendidikan yang berperan mencetak generasi penerus bangsa. Ia berharap tragedi Sidoarjo menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak.
“Dari Sidoarjo ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) perlu membina dan mengawasi semua pesantren yang ada 40 ribu lebih itu. Sudah sepatutnya dibutuhkan satu struktur birokrasi, karena tidak mudah mengawasi hal ini,” paparnya.
Untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola, Amirsyah juga mengusulkan agar Kemenag membentuk direktorat khusus kepesantrenan yang berfokus pada pengelolaan dan pemantauan lembaga pendidikan berbasis pesantren di seluruh Indonesia.
Baca Juga : Bupati Subang Resmikan Jalan Tambakmekar – Kasomalang di Desa Kumpay, Target 2026 Semua Jalan Mulus
“Saya sering menggunakan istilah ABGCM, ABGCM itu A itu Akademisi, B itu Businessman (wirausaha), G itu Government atau pemerintah, C itu community atau masyarakat, M itu media. Jadi ini merupakan pihak-pihak yang harus bersama-sama ikut melakukan upaya memperbaiki tata kelola kembali gedung-gedung atau ya pesantren lah, lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan ini menurut saya menentukan masa depan bangsa,” tambahnya.
Menindaklanjuti tragedi tersebut, pemerintah segera menyiapkan layanan hotline pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan kondisi bangunan sekolah, khususnya pondok pesantren yang berpotensi ambruk. Layanan ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkonsultasi langsung mengenai keamanan dan kelayakan bangunan pendidikan.
“Kita buka hotline, nanti dikasih tahu nomornya. Tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam konferensi pers di Gedung Kementerian PU, Jakarta, Selasa.
Menurutnya, layanan ini akan membantu pemerintah dalam melakukan verifikasi lapangan serta langkah preventif terhadap risiko kerusakan bangunan pesantren di masa mendatang.
Sumber : detik.com
