BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menyampaikan kritik tajam terhadap pemangkasan anggaran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada 27 kota dan kabupaten. Ia menilai pemangkasan sebesar Rp1,7 triliun tersebut akan sangat membebani pemerintah daerah.
“Para bupati/wali kota akan merasa terbebani dengan dicoretnya anggaran Rp1,7 triliun bantuan keuangan untuk kota/kabupaten se-Jabar yang hanya menyisakan Rp500 miliar saja. Itupun hanya untuk bantuan jaminan kesehatan para pekerja,” kata Ono di Bandung, Sabtu (10/5/2025).
Baca Juga : Euforia Persib Juara : Polres Subang Kawal Ketat, Bobotoh Diminta Tetap Taati Peraturan Lalu Lintas
Ia menjelaskan, pemangkasan tersebut tertuang dalam perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai penjabaran APBD 2025. Akibatnya, banyak program di tingkat daerah yang akhirnya dibatalkan.
“Saya ingin mengembalikan Rp1,7 triliun tersebut. Kita harus hormati betul dan pasti program-program itu selaras dengan prioritas nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, hingga pengendalian inflasi,” tegas Ono.
Baca Juga : Dugaan Penganiayaan Jurnalis di Subang : Visum Dirahasiakan, Korban Malah Jadi Tersangka ?
Lebih jauh, Ono mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianggap tidak mengindahkan masukan daerah. Ia menyoroti pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2026 di Cirebon yang dinilainya hanya formalitas.
“Musrenbang yang beberapa hari lalu digelar di Cirebon hanyalah seremonial. Tidak mungkin membahas detail soal anggaran dalam waktu 1–2 jam. Malah lebih banyak pidato gubernur,” sindirnya.
Ono juga menanggapi pernyataan dalam pidato yang menyiratkan bahwa program gubernur tidak perlu dibahas bersama DPRD karena prosesnya panjang dan memakan waktu.
Baca Juga : Langkah Nyata Keadilan Sosial, Subang Hadirkan Rumah Bersubsidi untuk PMI
“Memang saya tidak tertarik membahas anggaran 2026, karena yang lebih penting adalah menyelamatkan anggaran 2025. Ini menyangkut beban nyata bagi para bupati dan wali kota,” ujarnya.
Ia pun mengajak publik untuk lebih kritis terhadap proses penganggaran yang berlangsung. “Ayo rakyat Jawa Barat cerdas. Jangan sampai KDM (Kemungkinan merujuk pada Penjabat Gubernur) sendirian mencoret-coret anggaran, padahal sebelumnya sudah dibahas mendalam dan melibatkan rakyat Jabar,” pungkasnya.
Baca Juga : Lamaran Romantis di GBLA, Putra Gubernur Jabar Luluhkan Hati Wabup Garut
Sebagai catatan, bantuan keuangan provinsi biasanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, hingga pengembangan potensi lokal. Namun dengan adanya pemangkasan, sejumlah daerah terkena imbas signifikan. Kabupaten Cirebon misalnya, yang semula dijatah Rp143 miliar, kini hanya menerima Rp24 miliar. Sementara Kabupaten Garut yang awalnya mendapat Rp189 miliar kini hanya tersisa Rp38 miliar. (HM)
