SUBANG – Dunia pendidikan di Kabupaten Subang kembali diguncang isu tak sedap. Kali ini, sorotan publik tertuju pada dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan seorang oknum Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan Ciasem. Isu tersebut mencuat usai akun Instagram @broron mengunggah curhatan seorang guru yang mengungkap adanya tekanan terhadap belasan sekolah untuk menyerahkan sejumlah uang menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam laporan BPK, ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 15 Sekolah Dasar di wilayah Ciasem. Menyikapi temuan tersebut, pihak Korwil Ciasem diduga meminta sebanyak 54 sekolah di kecamatan itu untuk menyetor dana dengan nominal bervariasi.
Menanggapi ramainya unggahan di media sosial tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Subang bergerak cepat. Tim mereka langsung melakukan investigasi ke lapangan guna menggali kebenaran informasi.
Baca Juga : Kaya akan Komuditas Pangan dan Rempah, Subang Dilirik Investor Turki untuk Kerjasama Ekspor
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Subang, Hj. Ellys Langi, yang turut melakukan investigasi bersama Sekretaris Dewan, Ust. Nurdin Hidayat, menyebutkan bahwa informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan.
“Hasil daripada investigasi , pribadi kelihatanhya Pak. Gitu. Dan begitu di investigasi juga terkait dengan pengumpulan uang senilai katanya Rp.1.200.000 menurut dari hasil investigasi itu tidak seperti itu. Tapi itu hanya apa namanya papatungan ceuk orang sunda mah papatungan untuk transportasi karena sekolah ada 15 sekolah kalau tidak salah yang sedang diperiksa sama BPK inisiatif papatungan untuk transportasi . Tapi itu tidak ditekankan senilai Rp.1.200.000 tapi itu seikhlasnya menurut hasil investigasi,” ungkap Ellys pada Selasa (20/5/2025).
Pertemuan lanjutan juga dilakukan oleh Dewan Pendidikan bersama Kepala Sekolah, Korwil, serta Dinas Pendidikan Subang pada Sabtu (17/5/2025) di SD Sukamandi 1. Dalam pertemuan itu, guru-guru dipanggil satu per satu ke dalam ruangan untuk dimintai keterangan langsung.
Baca Juga : Bupati Subang Geram ! Dana BOS jadi Masalah Berulang, Siap Mutasi Kepala Sekolah Bermasalah
“Nah itu ditanya satu-satu pak. Masuk ruangan satu-satu. Ya memang apa namanya sebetulnya tidak simpang siur ya mereka juga menunjukan ke seseorang . Menunjukan ke seseorang dan memang seseorang tersebut juga tidak menerima karena disitu sudah jelas muncul nama ya di instagram tersebut. Kalo saya kaji saya pelajari sepertinya ada apa, ya ini pribadi karena seseorang yang bikin ngasih mungkin ke si Broron tersebut itu dulu orang tuanya kepala sekolah,” beber Ellys.
Selain itu, nama Pak Gugun yang turut disebut dalam unggahan @broron pun ikut disorot. Menurut hasil investigasi, yang bersangkutan ternyata bukan pengurus PGRI seperti yang disebutkan, melainkan staf di kantor Korwil Ciasem.
Dalam unggahan yang viral tersebut, sang guru yang identitasnya dirahasiakan mengaku gelisah dengan adanya permintaan “sumbangan” dari dana BOS setiap sekolah, yang disebutkan sebesar Rp 1.200.000. Dana itu, menurutnya, diambil langsung dari alokasi BOS dan diperintahkan untuk disetorkan ke kantor PGRI melalui seseorang bernama Pak Gugun.
Baca Juga : Penuh Keakraban, Polres Subang Rayakan HUT Kodam III/Siliwangi Bersama TNI
“Masing-masing sekolah diminta setor sumbangan yang ditetapkan nominalnya sebesar Rp 1.200.000. Dan itu ngambil dari Dana BOS masing-masing sekolah. Terus terang saya sih gak setuju. Harusnya dana itu dialokasikan untuk kebutuhan sekolah dalam memenuhi kebutuhan siswanya,” tulis guru tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa seluruh kepala sekolah dari 54 sekolah dikumpulkan bersama pegawai kantor di PGRI Ciasem. Dalam pertemuan itu, tekanan disebut datang dari oknum yang sama.
“Kemarin pagi-pagi banget semua kepsek 54 sekolah (termasuk 15 sekolah yang terciduk Temuan oleh BPK) dan kumpul juga sama orang kantor di PGRI Kecamatan Ciasem, namanya Pak Gugun. Semua Kepsek dan Guru takut sama Pak Gugun, bahkan ia berani mengancam. Intinya mereka yang terciduk dan Pak Gugun meminta sumbangan paksa kepada sekolah-sekolah lain untuk dapat membantu dalam persoalan 15 sekolah itu,” sambungnya.
Baca Juga : Gubernur Jawa Barat Tegaskan Pentingnya Disiplin dan Pendidikan Karakter pada Anak
Unggahan tersebut juga menyinggung praktik dugaan pemotongan dana BOS secara rutin serta “sumbangan wajib” dari guru PPPK saat pengangkatan.
“Dan kalau boleh info, setiap sekolah kalau ada pencairan dana BOS setiap bulannya, selalu dipotong oleh orang kantor (Pak Gugun) wajib setiap bulan setor ke kantor yang jumlahnya setiap sekolah berbeda-beda, ada yang 2 juta, 3 juta bahkan 4 juta,” bebernya.
“Belum lagi guru PPPK kalau pas pelulusan diangkat, langsung diminta sumbangan seikhlasnya tapi maksa wajib ngasih minimal 50.000. Saya juga sambil gemetaran om broRon ngetik masalah ini. Saya udah kesel dan gemes banget melihat ketidakadilan dan penindasan. Tapi saya juga takut kalau banyak yang tau kalau saya yang melaporkan ini ke om BroRon. Takut berimbas kepada saya sebagai guru,” lanjutnya.
Baca Juga : Bikin Heboh Warganet, Guru SD di Ciasem Ungkap Dugaan Pungli Dana BOS oleh Oknum Korwil
Di akhir curhatannya, guru tersebut mengungkap bahwa meski banyak guru yang tidak sepakat dengan praktik pungli itu, mereka memilih diam karena takut akan tekanan dan intimidasi dari pihak terkait.
“Kami sebetulnya guru-guru sangat tidak setuju, tidak ada yang mau angkat bicara. Karena guru takut untuk speak up. Karena bisa ditandain atau bahkan dipersulit kalau ada keperluan atau bahkan di-bully,” pungkasnya.
