BeritaNasional

Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Presiden Jokowi

178
×

Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Presiden Jokowi

Share this article
Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Presiden Jokowi

SUBANG, elshifaradio.com – Pertanyaan tentang netralitas Presiden Joko Widodo yang diajukan oleh anggota Komite HAM PBB, Bacre Waly Ndiaye dari Senegal, mengungkapkan kekhawatiran akan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi dalam proses pemilihan umum di Indonesia.

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 telah menjadi sorotan internasional karena diduga melanggar prinsip netralitas dan keadilan dalam demokrasi.

Namun, penting juga untuk mengingat bahwa perubahan kriteria pencalonan tersebut telah melewati proses hukum dan keputusan akhirnya dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut memang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Tetapi, pertanyaan yang tetap muncul adalah apakah perubahan tersebut memenuhi standar netralitas dan transparansi dalam proses politik Indonesia. Terlebih lagi, adanya dugaan intervensi terhadap pemilihan umum menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Pada Februari 2024 Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden. Kampanye ini diadakan setelah putusan pengadilan di menit akhir, telah mengubah kriteria pencalonan, sehingga mengizinkan putra presiden untuk ikut dalam pemilihan,” kata Ndiaye dilansir dari UNTV.

“Apa langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat tinggi negara, termasuk Presiden tak mempengaruhi proses pemilu,” ujarnya.

Kontroversi yang timbul dari kehadiran Gibran sebagai calon wakil presiden juga mencerminkan ketidakpuasan dan ketegangan dalam dinamika politik Indonesia. Hal ini dapat menjadi tantangan serius bagi stabilitas politik dan persatuan nasional di masa mendatang.

Situasi politik saat ini, di mana pasangan Prabowo-Gibran tengah unggul dalam penghitungan suara, juga menimbulkan pertanyaan tentang arah demokrasi Indonesia ke depannya.

Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Presiden Jokowi

Apakah hasil Pilpres 2024 akan mencerminkan keinginan mayoritas rakyat ataukah terdapat kekurangan dalam proses politik yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat?

Dengan demikian, masalah netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 bukan hanya sekadar pertanyaan tentang satu figur politik, tetapi mencerminkan tantangan yang lebih besar terhadap demokrasi dan tata kelola politik di Indonesia.

Diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk memastikan bahwa proses politik yang berlangsung menghormati prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan transparansi yang mendasari sistem politik Indonesia.

Dalam perkembangan terbaru terkait Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tampaknya sedang mendapat keunggulan dalam penghitungan suara. Pasangan tersebut, yang menempati nomor urut dua, berhasil meraih posisi puncak dalam quick count dan masih memimpin dalam real count.

Lebih lanjut, dipercaya bahwa Pilpres 2024 kemungkinan hanya akan melalui satu putaran saja. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pasangan Prabowo-Gibran diyakini telah mengumpulkan suara lebih dari 50 persen.

Dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia, jika pasangan calon memperoleh lebih dari separuh suara, maka mereka akan menjadi pemenang secara langsung tanpa perlu mengikuti putaran kedua.

Diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk memastikan bahwa proses politik yang berlangsung menghormati prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan transparansi yang mendasari sistem politik Indonesia.

Dalam perkembangan terbaru terkait Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tampaknya sedang mendapat keunggulan dalam penghitungan suara.

Simak Juga Ngaji Tajwid Nadzom Risalah Tawassuth li hafshin min thariq syathibiyyah | Sajadah Elshifa Sore

Pasangan tersebut, yang menempati nomor urut dua, berhasil meraih posisi puncak dalam quick count dan masih memimpin dalam real count.

Lebih lanjut, dipercaya bahwa Pilpres 2024 kemungkinan hanya akan melalui satu putaran saja. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pasangan Prabowo-Gibran diyakini telah mengumpulkan suara lebih dari 50 persen.

Dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia, jika pasangan calon memperoleh lebih dari separuh suara, maka mereka akan menjadi pemenang secara langsung tanpa perlu mengikuti putaran kedua.

Sumber : Tintahijau.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *